Rieke Diah Tanggapi Desakan Pemotongan Gaji DPR

Rieke Diah Pitaloka Tanggapi Desakan Pemotongan Gaji DPR

vikaspota.com –  Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka akhirnya merespons tuntutan pemotongan gaji legislator yang mencuat sejak aksi demonstrasi 25 Agustus 2025. Isu ini menjadi perhatian publik di tengah sorotan terhadap kinerja wakil rakyat. Rieke menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan jika desakan masyarakat tersebut diwujudkan.

”Simak juga: Djarot Saiful Hidayat Sindir PDIP, Bobby Nasution, dan Keputusan Pemindahan Ibu Kota“

Tidak Keberatan Gaji Dipotong Demi Aspirasi Publik

Rieke, yang kini duduk di Komisi IX DPR RI, menyatakan kesiapannya menerima keputusan jika gaji anggota dewan dikurangi. “Silakan, kalau buat saya mau dikurangin semua juga enggak masalah. Terserah saja,” ucapnya di kawasan Karet Bivak, Jakarta Pusat. Komisi IX membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial sehingga erat dengan isu kesejahteraan masyarakat.

Ajak Publik Terus Kawal Kebijakan DPR

Selain menanggapi soal gaji, Rieke menyampaikan apresiasi terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, aspirasi publik harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dewan. Ia menekankan pentingnya masukan yang konstruktif agar kebijakan DPR ke depan sesuai kebutuhan rakyat. Pengamat politik menilai pernyataan Rieke dapat menjadi momentum meningkatkan kepercayaan publik, terutama di tengah rendahnya indeks kepercayaan terhadap lembaga legislatif yang menurut beberapa survei masih di bawah 50 persen.

Rieke Diah Pitaloka Desak Usut Tuntas Kasus Kematian Sopir Ojol

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pengusutan menyeluruh terkait kematian Affan Kurniawan (21), seorang sopir ojek online yang tewas setelah ditabrak massa saat demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025). Ia menilai peristiwa ini tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Rieke menyampaikan apresiasi terhadap kritik publik yang disuarakan lewat aksi massa. Menurutnya, kritik harus terus dikawal agar kebijakan DPR lebih berpihak kepada rakyat, termasuk perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. “Terima kasih untuk kritik seluruh rakyat Indonesia, jangan berhenti mengkritik kami supaya ada perbaikan,” ujarnya di Jakarta.

Terkait tragedi Affan, Rieke menegaskan sikapnya mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas tujuh pelaku penabrakan. Ia juga mengingatkan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani unjuk rasa sehingga potensi jatuhnya korban bisa dihindari. “Satu nyawa rakyat sangat berharga dan tidak boleh dianggap sepele,” katanya.

Lebih jauh, Rieke meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kepolisian, khususnya elit pimpinan, agar kejadian serupa tidak berulang. Menurutnya, kasus Affan mencerminkan fenomena gunung es dari problem penanganan demonstrasi di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan hasil riset LIPI dan beberapa lembaga hak asasi yang menilai praktik keamanan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam melindungi warga sipil.

Rieke menutup dengan harapan agar pemerintah bersama DPR memperkuat regulasi perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan pentingnya kebijakan hukum yang adil agar tragedi serupa tidak lagi terjadi.

“Simak juga: Kontroversi Pemindahan Ibu Kota Perspektif Antara Istana dan PDIP”