Purbaya: Belum Ada Laporan Pengembalian Dana MBG Rp70 T

October 18, 2025

•

vikaspota.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian dana ini dilakukan karena ada potensi dana tersebut tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi perkembangan ini dengan hati-hati dan menekankan bahwa proses realisasi anggaran MBG masih berlangsung.

Realisasi Anggaran MBG Baru Mencapai 29 Persen per Awal Oktober

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 29 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Program MBG sendiri ditujukan untuk menjangkau 31,2 juta penerima di seluruh Indonesia.

Distribusi penerima tersebar dengan rincian terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 18,42 juta orang. Disusul Sumatera sebanyak 6,6 juta orang, Sulawesi 2,33 juta, Bali dan Nusa Tenggara 1,83 juta, Kalimantan 1,36 juta, serta Maluku dan Papua sebanyak 700 ribu orang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan masyarakat rentan sebagai bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Kemenkeu Klarifikasi: Dana Rp 100 Triliun Belum Dianggarkan Secara Penuh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana Rp 100 triliun yang disebut sebelumnya adalah dana standby atau cadangan. Dana ini belum secara resmi dimasukkan ke dalam struktur anggaran. Oleh karena itu, klaim bahwa dana tersebut dikembalikan harus dilihat sebagai koreksi terhadap asumsi penyerapan, bukan pengembalian kas yang nyata.

“Yang saya tahu, dia (BGN) balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Penyerapannya Masih Rendah, Pemerintah Dorong Optimalisasi Program MBG

Purbaya mengakui bahwa program MBG merupakan inisiatif yang baik dan strategis untuk perbaikan gizi nasional. Namun, ia menyoroti rendahnya serapan anggaran yang saat ini baru sekitar 23 persen hingga pertengahan Oktober. Pemerintah tengah mengevaluasi kinerja penyerapan ini dan akan melakukan penyesuaian agar dana bisa dimanfaatkan secara optimal hingga akhir tahun.

“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa Kemenkeu akan memantau perkembangan realisasi anggaran hingga akhir Oktober, sebagai acuan menentukan langkah selanjutnya.

BGN Serap Rp 99 Triliun dari Total Anggaran dan Dana Cadangan

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Selain itu, BGN juga diberikan dana standby sebesar Rp 100 triliun. Dari total dana tersebut, BGN mengklaim telah menyerap Rp 99 triliun. Namun, sisa Rp 70 triliun diputuskan untuk dikembalikan karena diperkirakan tidak akan terserap tepat waktu. “Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ungkap Dadan dalam keterangan tertulis pada 14 Oktober 2025.

Evaluasi dan Transparansi Diperlukan untuk Keberlanjutan Program Gizi Nasional

Pengembalian dana dalam jumlah besar menyoroti pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih akurat dan terukur. Program MBG memiliki peran vital dalam pembangunan kualitas manusia Indonesia. Namun, tanpa realisasi anggaran yang tepat sasaran dan transparan, dampaknya bisa tidak optimal.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis dan administratif yang menyebabkan rendahnya penyerapan. Kemenkeu juga diharapkan meningkatkan koordinasi lintas lembaga agar target-target gizi nasional bisa tercapai sesuai rencana. Mengingat tingginya alokasi anggaran, publik juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, keberhasilan MBG akan menjadi indikator penting bagi arah kebijakan sosial dan ekonomi Indonesia ke depan.