Amerika Serikat Hentikan Permohonan Imigrasi dari 19 Negara, Termasuk Tetangga Indonesia

December 6, 2025

•

vikaspota.com – Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Telah mengumumkan penghentian sementara semua permohonan imigrasi, termasuk pemrosesan kartu hijau dan kewarganegaraan. Untuk warga negara dari 19 negara non-Eropa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran mengenai keamanan nasional dan keselamatan publik. Serta sebagai langkah lanjutan dalam kebijakan imigrasi yang ketat yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

DAFTAR 19 NEGARA YANG TERKENAI PENGHENTIAN IMIGRASI

Menurut memorandum resmi yang dirilis pada Selasa (2/12/2025). Penghentian imigrasi ini berlaku bagi warga negara dari 19 negara yang sebelumnya telah dikenakan larangan perjalanan parsial pada bulan Juni. Negara-negara ini termasuk Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Selain itu, negara-negara lain dalam daftar pembatasan parsial pada Juni 2025 seperti Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga terpengaruh oleh kebijakan baru ini.

PEMBATASAN IMIGRASI TERKAIT PELANGGARAN KEAMANAN NASIONAL

Kebijakan ini menangguhkan semua aplikasi imigrasi yang tertunda dari negara-negara tersebut dan mewajibkan para pemohon untuk menjalani proses peninjauan ulang yang lebih mendalam. Proses ini termasuk wawancara potensial, dan jika diperlukan, wawancara ulang untuk menilai potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap beberapa kasus kejahatan serius yang diduga melibatkan imigran. Seperti serangan terhadap anggota Garda Nasional di Washington yang menyebabkan kematian pada anggota tersebut.

ALASAN KEBIJAKAN: KEKHAWATIRAN TERHADAP KEAMANAN DAN KEJAHATAN

Pemerintah AS mengungkapkan bahwa keputusan untuk memberlakukan kebijakan penghentian imigrasi sementara ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari individu yang berusaha memasuki negara tersebut. Beberapa kejahatan yang melibatkan imigran, termasuk insiden kekerasan baru-baru ini, menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan lebih ketat terhadap permohonan imigrasi. Meskipun kebijakan ini memberikan pembatasan yang lebih ketat. Pihak pemerintah AS berkomitmen untuk melakukan wawancara yang menyeluruh terhadap semua imigran yang berasal dari negara-negara tersebut.

IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP PEMOHON IMIGRASI DARI NEGARA TERSEBUT

Bagi imigran yang berasal dari negara-negara yang terkena pembatasan, kebijakan ini akan menyebabkan penundaan dalam pemrosesan aplikasi mereka. Pemerintah AS menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk permohonan yang tertunda dan tidak untuk yang telah disetujui. Pihak yang mengajukan permohonan juga diwajibkan mengikuti prosedur yang lebih ketat, termasuk kemungkinan wawancara ulang. Meski demikian, kebijakan ini juga membuka potensi penguatan keamanan dengan memastikan bahwa individu yang memasuki AS telah melalui proses verifikasi yang lebih mendalam.

Kebijakan ini diperkirakan akan memiliki dampak besar terhadap warga negara dari negara-negara yang terdaftar, baik dalam hal waktu tunggu untuk proses imigrasi maupun kemungkinan hambatan lainnya dalam memperoleh kewarganegaraan AS. Meski demikian, pemerintahan AS berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi keamanan negara dan mencegah potensi ancaman dari individu yang dapat membahayakan keselamatan publik.

Amerika Serikat