Perkuat Bansos untuk 18 Juta Keluarga Miskin
vikaspota.com – Prabowo Subianto memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap menjangkau lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah bahkan memperkuat nilai bantuan bagi keluarga miskin pada triwulan kedua 2025. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan resmi pada Senin (21/7/2025). Menurutnya, tidak ada pemangkasan jumlah penerima bansos. Justru, Presiden memberikan penebalan dana untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang meningkat pada pertengahan tahun.
“Baca juga: Jin BTS 18 Bulan Masa Wajib Militer Telah Usai!”
Prabowo Penebalan Bansos Berlaku untuk Juni dan Juli 2025
Prabowo Pemerintah menyalurkan tambahan bansos selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. KPM yang sebelumnya menerima Rp600 ribu per triwulan, kini mendapat tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima menjadi Rp1 juta dalam triwulan kedua.
“Artinya, 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua,” ungkap Gus Ipul. Penebalan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan keluarga miskin, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok dan dampak ekonomi global.
Langkah ini selaras dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan yang terfokus pada perlindungan sosial adaptif dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
Prabowo Evaluasi Penerima Bansos Akan Terus Dilakukan
Meskipun penerima bansos tetap dipertahankan, Gus Ipul menegaskan evaluasi rutin akan terus dilakukan. Pencoretan penerima bisa terjadi jika KPM dinilai sudah tidak lagi masuk kategori miskin. Kriteria mencakup peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta daya beli yang lebih baik.
Jika ada warga yang merasa tidak tepat sasaran atau merasa dirugikan, pemerintah membuka saluran pengaduan. “Silakan lapor jika merasa keberatan, cukup lampirkan data lengkap agar bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.
Penerima baru akan dipilih dari data desil 1 hingga desil 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan lebih tepat sasaran dan adil.
Verifikasi Data Libatkan Kemensos dan BPS, Aduan Warga Akan Ditindaklanjuti
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan secara transparan dan berlapis. Masyarakat yang merasa keberatan atas keputusan terkait bansos diminta menyampaikan laporan lengkap disertai bukti yang memadai. Proses ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa seluruh aduan dari warga akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Namun, laporan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung agar dapat diverifikasi secara objektif. “Kami mohon kalau ada keberatan itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar kita bisa menindaklanjuti,” ujar Gus Ipul dalam pernyataannya, Senin (21/7/2025).
Setelah menerima laporan, Kemensos akan melakukan proses verifikasi awal melalui sistem internal dan tenaga lapangan. Selanjutnya, data akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan kebenaran dan kelayakan data tersebut. Validasi ini menjadi tahap akhir sebelum keputusan resmi dikeluarkan.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Kemensos akan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memperbarui data penerima bansos secara berkala. “Kami akan membantu pemutakhiran lewat sumber daya yang kami miliki,” pungkasnya.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan reformasi perlindungan sosial yang menuntut akurasi tinggi dalam penentuan penerima manfaat. Dengan sistem pelaporan terbuka dan keterlibatan BPS, pemerintah berupaya menjaga integritas program bansos agar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara efektif.
“Baca: Pemulihan Ekonomi Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Skala Global”
Leave a Reply